Preseden Buruk, Preseden Baik

Salah satu penyebab peristiwa pemukulan ketua DPRD Sumatera Utara adalah para demonstran ingin menagih janji tentang  pemekaran wilayah Tapanuli menjadi propinsi tersendiri. Lama ditunggu, janji tak juga dipenuhi. mereka mengurung gedung DPRD layaknya debt collector sedang menagih hutang. Suasana panas dan keras, hingga terjadilah pengeroyokan yang menyebakan kematian ketua DPRD tersebut.

Ini preseden buruk.

Tidak ada yang membenarkan peristiwa pemukulan tersebut. Yang terlibat pemukulan, harus dihukum. Sejumlah pejabat kepolisian yang bertanggungjawab terhadap keamanan di gedung itu pun ikut dicopot dari jabatannya. Di sisi lain, perlu diperhatikan juga bahwa para demonstran merupakan korban dari tidak dipenuhinya sebuah janji.
 
Masa kampanye, masa menebar janji. Lazim. Bisa ditebak, semua program pasti prorakyat. Ketika terpilih, program rakyat menguap seolah tidak pernah ada. Keterikatan atas janji-janji kepada rakyat pun otomatis menjadi “pepesan kosong”. Janji tinggal janji.

Itulah yang terjadi di Sumatera Utara (dan di banyak daerah lain di Indonesia). Isu pemekaran wilayah digadang berulang-ulang pada kampanye DPRD dan pemilihan gubernur.

Belajar dari kejadian tersebut, seharusnya memang ada mekanisme penagihan janji-janji politik. Tapi, mungkinkah DPR membuat aturan main agar anggota dewan yang terpilih bisa menepati janji kepada konstituennya? Bila tidak menapati janji, bisa dicopot? Kecil kemungkinannya. Sederhananya, mereka tidak akan membuat aturan yang membahayakan jabatan mereka sendiri. Malah kalau bisa mengamankan dan menyamankan jabatan mereka: Kebijakan uang pensiun seumur hidup bagi mantan anggota dewan, walaupun mereka bekerja hanya satu periode, adalah salah satu produk mantapnya.

Idealnya masyarakat memantau dan memainkan peran sebagai penagih janji. Tidak mudah terbuai dan ringkih pikun.

Belum lama ini sebuah lembaga berencana melaporkan Presiden SBY ke polisi karena dinilai gagal memenuhi janji-janji politiknya. Apa bisa? Belum tahu, tapi patut dicoba dan didukung. Pelaporan ini setidaknya bisa meredam para politikus dalam mengumbar janji dan lebih berhati-hati dalam melakukan kampanye.

Ini preseden baik.

Ketika Hugo Chavez berkampanye untuk menjadi presiden Venezuela, dia melakukan “janji politik dan kontrak sosial”  dengan rakyat kecil yang tercantum dalam Bolivarian Constitution. Kontrak tertulis ini merupakan dasar dalam melakukan pemerintahan yang prorakyat. Langkah tersebut diikuti oleh Presiden Equador, Rafael Correa.

Inspiratif.

 

ditulis oleh Cholil Mahmud

diedit oleh Harlan Boer

dimuat di Harian Kompas, Sabtu 14 Februari 2009

Kirim Tanggapan